October 28, 2011

Sukarno - Pramoedya Ananta Toer

Sukarno

Pramoedya Ananta Toer

Dia –- Sukarno -– mempersatukan dan memerdekakan negerinya. Dia membebaskan rakyat dari rasa rendah diri dan membuat mereka merasa bangga dan terhormat menjadi orang Indonesia, menjadi satu nasion yang memiliki Republik Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia. Semua ini terjadi sesudah 350 tahun kolonialisme Belanda dan 3,5 tahun pendudukan fascisme Jepang dalam Perang Dunia ke-II. Apa yang dia kerjakan pada 17 Agustus 1945 sebenarnya adalah tepat sama dengan apa yang dilakukan Thomas Jefferson bagi negeri dan bangsa Amerika pada 4 Juli 1776. Dia menjadi satu-satunya politikus dan negarawan dalam sejarah politik modern umat manusia yang mempersatukan negeri dan bangsanya tanpa menètèskan setitik darah pun. Bandingkan dengan jendral Suharto yang membantai dan memenjarakan dua juta orang lebih hanya untuk menegakkan rejim yang dia namakan Orde Baru.
     Bung Karno, begitulah paling senang dia dipanggil, telah memberikan semua bagi negerinya: kedudukan, karier politik sampai bahkan nyawanya demi persatuan, kesatuan dan perdamaian bangsanya. Itulah puncak-puncak kebenaran Sukarno yang untuk selama-lamanya tak pernah akan hapus, betapa pun bahaya desintegrasi dewasa ini mengancam Indonesia akibat warisan politik  jendral Suharto.  Tetapi berbeda dari pemimpin kebangkitan nasion Amerika itu, pejoang kemerdekaan dan martabat manusia Indonesia ini tidak mendapat perlakuan adil dari sejarah sebagaimana patut dia terima dan semestinya dia diperlakukan.
     Bagi sejumput kecil orang yang jujur dan tajam pandangan, ketidak-adilan yang dialami Sukarno sebenarnya sudah lama diketahui, tetapi baru mulai sekarang pada saat kita akan meninggalkan abad 20, kejadian dengan Sukarno berangsur mulai terungkap dan dimengerti. Orang mulai mengerti bahwa Sukarno berada di pihak yang benar –- dia bersih dari segala kotoran yang telah dilemparkan ke mukanya pada saat dia sudah tak berdaya berada dalam kerangkèng jendral Suharto sampai kepada ajalnya.
     Pada saat Sukarno bersama Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, cukup banyak politici dan kaum intelektual Amerika dan Eropa melihat dalam diri Sukarno pembawa sinar pencerahan di negeri-negeri terkebelakang, dia dipandang semacam jelmaan Thomas Jefferson atau Abraham Lincoln. Tetapi anggapan seperti itu tidak berlangsung lama. Sebab seusai Perang Dunia ke-II seluruh dunia mendadak dilanda suatu gelombang baru maha dahsyat. Ada setan baru lebih berbahaya lagi muncul setelah setan naziisme dan setan fascisme dihancur-leburkan : setan komunis. Perang panas berganti “Perang Dingin” yang tidak kalah memakan jumlah korban dan penderitaan besar rakyat dibanding dengan perang panas Perang Dunia ke-II, tetapi kali ini gelanggang pertarungannya berlangsung di negeri-negeri Selatan, dan berjalan lebih lama -– bukan lima tahun -– tetapi memakan seluruh paroh kedua abad ke-20, dan yang paling merasakan kali ini adalah rakyat negeri-negeri berkembang di Asia, Afrika dan Latin Amerika.
     Abad 20 mencatat tonggak-tonggak penting dalam perkembangan sejarah dunia. Sukarno menyebut abad 20 sebagai abad kebangkitan rakyat kulit berwarna, abad kebangkitan rakyat-rakyat Asia, Afrika, Latin Amerika membebaskan diri dari belenggu kolonialisme Barat. Dia sendiri memainkan peran terkemuka dalam menggalang kebangkitan bangsa-bangsa kulit berwarna, mobilisator persatuan Asia-Afrika dengan Konperensi Bandung yang historis itu, kemudian gerakan A-A ini juga meluas ke Latin Amerika. Sukarno menamakan abad 20 juga sebagai era intervensi, era di mana negara kuat dengan bebas dapat mengaduk-aduk urusan intern negeri lain sesuai kepentingan politik dan ekonomi yang dikehendakinya. Dari segi hubungan ketata-negaraan, apa yang disebut era intervensi itu ditandai dengan munculnya satu fenomena paling baru abad-20 : kejayaan dan kecanggihan permesinan inteligent. Mereka menjadi kekuasaan di dalam kekuasaan, negara di dalam negara. Badan-badan inteligent ini menjadi kekuasaan iblis yang lebih berkuasa dari pemerintahan yang resmi di dalam suatu negara. Merekalah yang mengatur ke mana dunia harus menjurus, ke arah mana suatu negeri harus berjalan. Mereka pulalah yang menentukan bahwa kepala-kepala negara seperti misalnya John F. Kennedy, Lumumba, Nkrumah, Modibo Keita, Sukarno, Allende, harus turun dari pentas politik dunia. Itulah pertanda lahirnya zaman tiran-tiran dan diktator baru yang resmi, yang sah dan terhormat, ditolerir dan diakui dalam pergaulan antar negara. Itulah masanya kelahiran ketidakadilan yang suci, pemerkosaan hak-hak azasi yang sah, pembunuhan massal yang adil. Abad 20 adalah era kejayaan organisasi inteligent! Dan panggung tempat penguasa-penguasa inteligent itu menyutradai lelakon para tiran resmi ini terjadi di bumi kawasan Selatan yang disebut negeri-negeri berkembang. Kekuasaan negara dalam negara inilah yang menentukan seluruh strategi dunia bagaimana melibas komunisme, bagaimana memenangkan Perang Dingin setelah melibas naziisme Hitler, fascisme Mussolini dan militerisme Jepang. Pemimpin-pemimpin visioner seperti John Kennedy dengan wawasan The New Frontiernya dan Sukarno dengan The Emerging Forcesnya cuma menjadi penghalang yang dengan segala cara harus disingkirkan. Strategi organisasi maha-kuasa ini dalam menumpas komunis di Eropa Barat adalah jelas : membanjiri negeri-negeri itu dengan dana dan sandang-pangan. Tetapi berbeda sama sekali dengan Eropa Barat, resep yang digunakan di Asia, Afrika, Latin Amerika, tempat lahan sasaran mereka menanam modal mereka, bukanlah kucuran dana, bukan Marshall Plan, tetapi kiriman senjata dan menciptakan rejim-rejim militer setempat sebagai penguasa atau kekuasaan dalam kekuasaan. Rejim militer seperti Mobutu di Afrika dan Suharto di Asia yang menginjak-injak hak-hak azasi manusia mereka restui asal saja dilakukan atas nama rakyat, diajak bermitra memperkaya diri tanpa batas bersama modal asing. Memenjarakan dan membunuh rakyat tidak peduli jumlahnya, selama semua itu dilakukan atas nama demokrasi demi menumpas komunis. Dalam konteks situasi seperti itu citra Thomas Jefferson yang tadinya melekat pada Sukarno mendadak sontak berubah menjadi agen komunis berbahaya karena Sukarno dianggap memberi­kan kesempatan bagi kaum komunis memperluas wilayah pengaruhnya. Itulah para­digma abad 20 kubu kapitalis Barat: kekuatan dan kekuasaan militerisme lokal mengkerangkèng dina­mis­me dan emansipasi rakyat, demi stabilisasi politik guna meratakan jalan bagi kiprahnya penanaman modal.
    Kampanye fitnah pada awalnya dimulai dengan  menuduh Sukarno sebagai kolaborator  militerisme Jepang, kemudian dia menjadi diktator dengan konsep demokrasi terpimpinnya, selanjutnya dia kejangkitan megalomania yang mau membangun Dunia Baru dengan distribusi kemakmuran yang lebih adil, padahal ekonomi negerinya sendiri –- begitu katanya -– tak diurus sehingga membikin rakyatnya melarat.
    Benarkah apa yang dilemparkan ke muka Sukarno itu? Bukan saja politici, ada juga pakar ilmu sosial dan sejumlah wartawan –- terutama Belanda bersama rekan-rakan Indonesianya yang sepemikiran -– ikut mengunyah-ngunyah sampah kotor itu. Sukarno kolaborator militerisme Jepang? Pada waktu dia dalam tahun 30-an berada dalam tahanan pemerintah kolonial Belanda, menjelang Perang Dunia ke-II dia sudah menulis surat kepada Gubernur Jendral Belanda tentang bahaya fascisme Jepang dan menawarkan kerjasama kaum nasionalis yang dia wakili untuk melawan musuh bersama itu. Pemimpin nasional Indonesia lainnya, seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir menawarkan hal yang sama, akan tetapi tawaran dari tiga pemimpin terkemuka Indonesia ditolak oleh Belanda. Namun sekurang-kurangnya Hatta dan Sjahrir dibebaskan dari pulau pembuangan di kepulauan Maluku dan dikembalikan ke Sukabumi di Jawa, tetapi Sukarno tetap ditahan di Bengkulu-Sumatera sampai tentara Jepang datang menduduki Hindia Belanda.
     Belanda dalam beberapa hari takluk kepada Jepang dan menyerahkan Indonesia dan rakyatnya termasuk Sukarno bulat-bulat ke tangan kekuasaan militeris Jepang. Orang sehat tentu bertanya, apakah ada hak moral Belanda atau siapa pun di dunia Barat untuk menuduh Sukarno macam-macam bila dia menggunakan kesempatan yang terbuka baginya untuk membangunkan kesadaran nasional pemuda dan rakyat Indonesia agar bangkit siap menyosong kemerdekaan tanah-air yang dia perjuangkan sepanjang masa hidupnya? Apa yang dikerjakan Sukarno selama pendudukan Jepang adalah suatu tugas politik maha-besar yang tidak mudah dapat dibayangkan orang sekarang. Di bawah hidung militerisme Jepang dengan kharisma pribadinya yang besar dia membangkitkan semangat rakyat yang beratus tahun dikatakan indolent menjadi matang menyala-nyala guna mempersiapkan diri rela berkorban jiwa-raga menyong­song kemerdekaan. Dunia kemudian mengenal heroisme pemuda Indonesia yang pada 10 November 1945 mengorbankan segalanya menghadapi kekuatan mahadahsyat tentara Sekutu pemenang Perang Dunia ke-II untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
     Sukarno diktator? Sedikit pun dia tidak punya bakat untuk menjadi seorang diktator. Hati nuraninya terlalu anggun, dia terlalu diilhami nilai-nilai Barat kalau tak mau dikatakan menjadi korban nilai-nilai yang dia sanjung-sanjung dan junjung tinggi: demokrasi dan idee-idee Entlightment revolusi Prancis. Justru oleh karena itu pula, Sukarno tidak akan mampu membangun Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh jendral Suharto. Pembangunan Indonesia atau lebih tepat pembangunan di Indonesia selama rejim Orde Baru Suharto yang dipuja-puja oleh dunia Barat, memang betul hanya mampu dilakukan oleh Suharto. Sebab untuk itu mutlak diperlukan orang yang tidak punya hati-nurani, orang yang bengis tega hati sanggup membunuh dan menjebloskan siapa pun dalam penjara kalau dia membutuhkan tanah untuk lapangan golf atau segala macam proyek lain yang dia dan anak-anaknya ingin miliki.
    Bagaimana dengan “demokrasi terpimpin” Sukarno? Justru dalam butir ini tidak ada satu negara demokrasi Barat pun mempunyai hak moreel untuk menuduh Sukarno meninggalkan demokrasi dan menempuh diktatur lewat konsep demokrasi terpim­pinnya. Bukankah justru Sukarno yang dikhianati oleh Barat yang demokratis itu? Apakah itu demokrasi Barat dibangga-banggakan? Demokrasi Barat memang betul demokrasi, tetapi hanya untuk di dalam negeri mereka sendiri! Untuk di luar negeri, demokrasi Barat itu tidak ada dan boleh tidak berlaku. Bukankah bagi demokrasi Barat sah-sah saja menjajah dan menguras kekayaan negeri-negeri lain?
     Sukarno menjadi Presiden secara formal selama 20 tahun, 1945 1965. Sebenarnya dia cuma enam tahun terakhir 1959–1965 berkuasa, dalam arti memegang langsung pemerintahan di mana dia kemudian meluncurkan gagasan “demokrasi terpimpin”nya. Mengapa dia berpaling ke demokrasi terpimpin? Padahal selama Sukarno aktif dalam politik mulai zaman mahasiswanya, sampai dia menjadi Presiden selama 14 tahun sampai 1959, tidak pernah dia satu kali pun menyinggung apalagi membela “demokrasi terpimpin”. Juga tidak dalam puncak dari segala pidatonya, yaitu pidato bersejarah 1 Juni 1945 yang telah melahirkan wawasan politik Pancasila, ideologi negara Republik Indonesia yang diterima bulat sampai detik sekarang ini. Silakan teliti semua tulisan dan semua pidatonya yang beribu-ribu jumlahnya itu! Jadi sekali lagi mengapa Sukarno dia pilih demokrasi terpimpin? Tidak lain karena dia terlalu berkukuh pada demokrasi à la Barat. Walau pun dia tidak setujui berbagai praktek penerapannya, tetapi sebagai demokrat sejati dia ikuti kemauan Hatta, Sjahrir dan berbagai pemimpin Indonesia lainnya yang bergilir memegang tapuk pemerintahan sesuai dengan azas demokrasi pola Barat. Akibatnya Indonesia memiliki 60 partai politik yang beberapa bulan sekali boleh berganti-ganti kabinet.
     Sukarno terpaksa menghentikan hura-hura demokrasi barat yang mengacau itu. Dia memperkenalkan demokrasi terpimpin yang mereorganisasi 60 partai politik menjadi 11. Suatu langkah yang dia selalu namakan sebagi suatu Notwendigkeit, suatu political neccecity. Tetapi itu adalah diktatur! Sebaliknya bila jendral Suharto sebagai kuda Pentagon mem­bubarkan semua partai politik dan menyisakan dua partai politik yes-man saja untuk sekedar menjadi ornamen demokrasi di samping partai Golkar sebagai kendaraan politiknya yang mutlak berkuasa, maka itu bukan demokrasi terpimpin, bukan diktatur. Inilah ciri abad 20 yang saya namakan zaman para tiran resmi. Era Mobutu, Suharto, Pinochet, era pelanggaran hak azasi yang suci dan era pembunuhan masal yang adil. Era paradigma politik luar negeri Amerika untuk memelihara dan mendukung para jendral dan rejim-rejim militer di negeri-negri berkembang sebagai faktor stabilisator di kawasan bumi bagian Selatan untuk memungkinkan modal mereka bekerja dengan aman. Khusus menyangkut Indonesia, memasuki millineum berikutnya masih tampak jelas tanda-tanda bahwa Amerika akan tetap mengandalkan kekuatan angkatan darat berikut sekutu Golkarnya sebagai perpanjangan tangan untuk menjamin kepentingan-kepentingan mereka terus dapat berlangsung seperti sediakala di masa-masa kejayaan Orde Baru Suharto yang sudah lewat. Masih tak terpikir oleh para penguasa di Washington bahwa berkukuh terus pada paradigma kekuasaan militer sebagai faktor stabilisasi sekarang menjadi kontra-produktif bahkan destruktif. Pemecahan segala masalah, mulai dari Aceh, Ambon, Irian, TimTim, konflik etnik, sampai kepada krisis ekonomi-moneter dan stabilisasi politik untuk memungkinkan investasi modal bekerja dengan aman, kuncinya tidak lain adalah menugaskan militer menjadi militer, dan menghentikan mereka menjadi politikus.
Subowo bin Sukaris
hasta mitra Updated at: 12:20 PM

No comments: